Upaya Pemkab Bantul Atasi Kemiskinan dengan Akses Data SDGs

HARIANE JOGJA – Upaya Pemkab Bantul atasi kemiskinan terus dilakukan, salah satunya adalah dengan memiliki hak akses SDGs (Sustainable Development Goals).

Upaya Pemkab Bantul atasi kemiskinan dengan memanfaatkan pendataan yang lebih akurat dan lebih terukur melalui hak akses SDGs.

Dengan adanya hak akses SDGs, upaya Pemkab Bantul atasi kemiskinan bisa jadi lebih mudah karena kebutuhannya bisa terdata dengan lebih baik.

Upaya Pemkab Bantul Atasi Kemiskinan Melalui Hak Akses SDGs

Seperti artikel yang ditayangkan Hariane.com dengan judul ‘Menanggulangi Kemiskinan di Bantul, Pemkab Miliki Hak Akses SDGs’ pada Kamis, 26 Januari 2023, Pemkab miliki hak akses SDGs hasil kerja bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hak Akses SDGs tersebut selanjutnya akan digunakan Pemkab Bantul untuk menanggulangi kemiskinan dari tingkat desa.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan Kemendes PDTT memiliki program strategis, yakni pendataan kondisi masyarakat di desa dengan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan.

Indikator tersebut di antaranya adalah desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa dengan ketersediaan air bersih, dan lain sebagainya.

“Pendataannya by name by address masing-masing orang dalam satu keluarga didata secara detail termasuk memiliki penyakit apa, sekolahnya dimana, kondisi rumahnya bagaimana,” jelas Bupati Halim, Kamis, 26 Januari 2023.

Lebih lanjut ia menyampaikan, meskipun bersifat rahasia dan bernilai besar, data tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan langsung menuju sasarannya.

“Data inilah kita gunakan. Orang miskin di Bantul sebarannya dimana? Jadi ini kerjasama memperoleh hak akses, pemanfaatan dan penjagaan kerahasiaan,” katanya soal strategi upaya Pemkab Bantul atasi kemiskinan ini.

Bupati Halim berharap dengan adanya data tersebut pemerintah kalurahan akan semakin mudah merencanakan penanggulangan kemiskinan karena kebutuhan orang miskin jelas.

“Kelurahan semakin mudah dalm penanggulangan kemiskinan karena kebututuhan orang miskin itu sangat jelas,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul, Sri Nuryanti mengatakan SDGs Desa Kemendes PDTT digunakan sebagai standar pelayanan di Bantul agar perencanan pembangunan tingkat kalurahan bisa sinkron.

“Apa skala prioritasnya dan siapa saja yang akan menjadi sasaran itu harapannya. Bapak Bupati mulai tahun kemarin sudah berkomitmen menggunakan SDGs ini,” terangnya.

Ia mengatakan ada sejumlah bidang yang menjadi pendataan oleh kader tingkat kalurahan, di antaranya soal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan terkait sosial.

Sesuai dengan harapan Bupati Bantul, pihaknya berharap data SDGs tersebut dapat dimanfaat secara maksimal.

“SDGs ini harapannya dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan setiap warga, si A butuhnya apa, si B butuhnya apa,” pungkasnya soal upaya Pemkab Bantul atasi kemiskinan ini . ****

Baca artikel serupa lainnya di Hariane.com