Upaya Penurunan Stunting di Jogja 2024, Sri Sultan: Harus Ditangani Secara Kolaboratif

HARIANE JOGJA-Dalam rangka program percepatan penurunan stunting di Jogja dan nasional, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bersama Pemda DIY menggelar acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Acara yang digelar pada Jumat, 9 Juni 2023 malam tersebut bertemakan,”Global Friendship for Prosperous Families: Zero Stunting for the Nation”.

Turut hadir dalam acara tersebut BPP Andalan Kelompok UPPKA (AKU) Nasional dan BPP AKU DIY.

Untuk diketahui bahwa UPPKA merupakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor. Program ini diharapkan bisa membantu perekonomian keluarga.

Dilansir dari akun Instagram @humasjogja, acara Global Friendship for Prosperous Families: Zero Stunting for the Nation merupakan kegiatan penggalangan dana.

Dalam kegiatan tersebut Ketua BPP AKU DIY, GKR Mangkubumi menyatakan bahwa stunting merupakan masalah serius di Indonesia.

Pada tahun 2022, angka stunting di Indonesia mencapai sekitar 21,6 % anak yang terjadi pada anak di bawah usia lima tahun.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai inisiatif dan kolaborasi berbagai pihak untuk menurunkan angka tersebut.

Pada acara ini juga turut menggandeng Yayasan Berbagi Peduli yang merupakan kolaborasi bersama guna membantu program percepatan penurunan stunting di Jogja.

Kolaborasi Lintas Sektor Hingga Reformasi Kalurahan Sebagai Upaya Penurunan Stunting di Jogja

Stunting tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak di pengaruhi oleh gizi yang diberikan.

Masalah gizi erat kaitannya dengan masalah ekonomi dan kemiskinan. Olek karena itu untuk menangani masalah stunting, tingkat taraf hidup juga diperbaiki.

Presiden Jokowi pada beberapa kesempatan menyatakan bahwa setiap daerah wajib berkontribusi pada penurunan stunting di Indonesia dan kemiskinan sampai 0% pada 2024.

Menanggapi hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dilansir dari laman Pemda DIY, pada Mei lalu menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di DIY perlu ditangani secara kolaboratif lintas wilayah, lintas sektor dan lintas aktor.

Sri Sultan mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan Kepala OPD untuk memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terutama pada penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pola pikir dan good governance harus diterapkan oleh anggota ASN karena akan berdampak ke publik.

Contoh nyatanya adalah fenomena flexing dan gaya hidup mewah di media sosial oleh ASN yang telah mencederai upaya peningkatan akuntabilitas dan praktik tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Alih-alih menggunakan sosial media untuk mencitrakan kekayaan dan kemewahan gaya hidup pribadi, akan lebih baik sebarkan informasi yang terang, jujur dan bijak, upaya penyediaan layanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbau Sri Sultan.

Sultan juga berharap Bupati/ Walikota dapat cermat dan seksama menerbitkan kebijakan yang menimbulkan tarif agar tidak menambah beban masyarakat.

Selain itu reformasi kalurahan juga berperan untuk pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal.

“Saya harapkan reformasi kalurahan dapat segera diimplementasikan dengan memperhatikan diferensiasi kekhasan wilayah dalam menghasilkan produk barang/jasa/ layanan yang menjadi potensi unggulan masing-masing Kabupaten/ Kota,” ujar Sri Sultan.

Dalam upaya percepatan program penurunan stunting di Jogja, kolaborasi antar elemen masyarakat sangat dibutuhkan.

Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas aktor hingga reformasi kalurahan adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar upaya penurunan stunting di Jogja dan program kemiskinan ekstrim 0% 2024 tercapai. **** (Kontributor : Edmundus Roke Wea)

Baca artikel menarik lainnya di Hariane.com