Makna Kapal Tujuh Provinsi yang Diperingati 5 Februari, Perlawanan Pertama Pelaut Indonesia

Pemerintah akhirnya mengerahkan KNIL (Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pasukan lain untuk menghentikan aksi protes.

Seluruh pihak diancam untuk diam dan tidak menyebarluaskan tentang protes dan pemogokan kerja yang terjadi di Surabaya tersebut.

Meskipun demikian, berita aksi tersebut tetap sampai ke pelaut Indonesia di luar Surabaya. Salah satunya adalah pelaut Kapal Tujuh Provinsi (De Zeven Provincien).

ABK Kapal Tujuh pun merencanakan pemogokan dan perlawanan atas kebijakan pemerintah tersebut.

Seperti yang ditulis oleh Helenerius Ajo Leda dalam esainya dengan judul “Pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi” dan dipublikasikan di Academia pada 2018, peristiwa ini diambil dari nama kapal tempat perlawanan terjadi.

De Zeven Provincien adalah armada kapal perang milik Angkatan Laut Pemerintah Hindia Belanda.

Terjadinya Perlawanan di atas Kapal Tujuh Provinsi

Pada 28 Januari 1933, mendekati Idul Fitri, para pelaut Indonesia dan Belanda menggelar rapat tertutup.

Rapat itu pura-pura membahas rencana penyambutan lebaran, tetapi sebetulnya mempersiapkan pemogokan.

Paraja dan Rumambi, dua awak kapal Indonesia, memimpin gerakan untuk pemberontakan di atas kapal tujuh. Pada pertemuan itu diputuskan mereka akan membawa Kapal Tujuh ke Surabaya.

Pada 5 Februari, Kapal Tujuh berhasil dikuasai pihak pelaut Indonesia. Para pelaut pemberani ini kemudian melakukan siaran pers dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Indonesia (Melayu).