Sleman, Headline

Jadi Tersangka Mafia Tanah, Lurah Maguwoharjo Ditahan Kejati DIY


Admin
lurah maguwoharjo ditahan kejati DIY
Lurah Maguwoharjo menjadi tahanan kota Kejati DIY setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TKD Maguwoharjo, Depok, Sleman, Kamis 2 November 2023. (Foto: Wahyu Turi K)
02
Nov

HARIANE JOGJA – Lurah Maguwoharjo, KD, ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY karena keterlibatannya dalam kasus mafia tanah pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

KD ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi Tahanan Kota pada Kamis 2 November 2023 berdasar surat Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor Tap-149/M./Fd.1/11/2023.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyuddin menyampaikan, KD ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

“Setelah itu, tersangka ‘KD’ langsung kami pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, tersangka dinyatakan menderita sakit,” katanya, Kamis 2 November 2023.

Karena kondisi kesehatan tersangka tersebut, maka Kajati DIY mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor Print – 1794/M.4/Fd.1/11/2023 tanggal 2 November 2023, yang memerintahkan agar tersangka KD dilakukan Penahanan Kota (dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi DIY).

Menurut Ansar, status tahanan kota terhadap lurah Maguwoharjo itu berlaku selama 20 hari. Terhitung mulai hari ini, tanggal Kamis 2 November 2023 hingga Selasa 21 November 2023 mendatang.

BACA JUGA:  Jadwal Pemadaman Listrik Jogja 23 November 2023 Melanda Wilayah Bantul, Sleman, dan Wates

Ansar menjelaskan, dalam kasus TKD Maguwoharjo, Depok, Sleman, KD sebagai pejabat fungsionaris dalam menjalankan pemerintahan desa bertanggung jawab atas pemanfaatan tanah kas desa.

Hal itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Pergub DIY No. 34 Tahun 2017.

Namun pada kenyataannya, KD tidak melakukan upaya penghentian terhadap pembangunan yang dilakukan oleh ‘RS’.

Padahal tersangka mengetahui jika pembangunan tidak sesuai dengan fungsi atau kegunaan tanah kas desa dan pelungguh serta ketentuan yang berlaku.

“Sehingga, atas kasus ini, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 995.120.000,” ujarnya.

Disamping itu, tersangka juga ditengarai melanggar pasal Premier Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.****