Rakyat Marah! Aliansi Jogja Memanggil Geruduk DPRD DIY, Tuntut RUU TNI Dibatalkan

HARIANE JOGJA – Gelombang perlawanan terhadap Revisi UU TNI meledak di Yogyakarta! Ribuan massa dari Aliansi Jogja Memanggil mengepung Gedung DPRD DIY pada Kamis (20/3/2025), menuntut pembatalan RUU yang dinilai membuka jalan bagi kembalinya supremasi militer dalam pemerintahan sipil.

Meski DPR RI telah mengesahkan RUU TNI pagi ini pukul 10.30 WIB di Jakarta, para demonstran di Jogja tak tinggal diam. Sekitar pukul 11.30 WIB, mereka tiba dengan membawa poster bertuliskan “Tolak RUU TNI!”, “Kembalikan TNI ke Barak!”, hingga spanduk raksasa bertuliskan “Rakyat Marah. Rakyat Berdaulat!”

RUU TNI: Jalan Menuju Otoritarianisme?

Marsinah, juru bicara Gerakan Jogja Memanggil, memperingatkan bahwa revisi UU TNI yang memberi tentara kewenangan menduduki jabatan publik berpotensi membungkam demokrasi dan membawa Indonesia kembali ke era otoriter.

“Militer bergerak dalam sistem komando yang hierarkis. Jika tentara mengisi jabatan publik, tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat. Ini berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.

Tak hanya itu, kebijakan rezim Prabowo-Gibran disebut sebagai pemicu gejolak ekonomi:

• IHSG anjlok hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) menekan tombol circuit breaker.
• Rupiah melemah drastis ke level Rp16.531 per dolar AS, tertinggi di Asia.
• Anggaran belanja militer membengkak, mengorbankan sektor penting seperti ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Marsinah, semua ini adalah bagian dari warisan kelam militerisme Indonesia, mengingat Prabowo Subianto sendiri memiliki rekam jejak sebagai mantan jenderal yang terlibat dalam penculikan aktivis ’98.