Banjir Informasi Jelang Pemilu 2024, Kemkominfo Genjot Literasi Digital Masyarakat

HARIANE JOGJA – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, luapan banjir informasi akan terjadi di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berupaya menanggulangi dampak buruknya.

Salah satunya dengan menggenjot kemampuan literasi digital masyarakat melalui talkshow yang digelar pada Sabtu, 3 Juni 2023 malam.

Kegiatan Chip In Kemkominfo itu dihadiri dihadapan ribuan warga yang memadati Lapangan Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Talkshow bertema Menghidupi Persatuan Indonesia: Jangan Mudah Terprovokasi di Era Luapan Informasi ini menghadirkan sejumlah narasumber.

Di antaranya Ketua Karang Taruna DIY, GKR Hayu; Direktur Program Mikro Indonesia, Sidik Nur Toha; Tenaga Ahli Hukum Dewan Pers, Hendrayana; dan Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Kemenparekraf, Robinson Sinaga.

Sidik Nur Toha dalam perbincangan terbuka itu menyebut bahwa luapan informasi sudah tidak dapat dicegah.

Terlebih lagi dalam tahun politik jelang Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau kami sebut ini bukan banjir (informasi) lagi, tapi sudah banjir bandang,” ungkapnya.

Baginya, yang kemudian bisa dilakukan adalah menanggulangi dampak buruknya.

Sementara itu, GKR Hayu mengakui bahwa informasi yang kemudian tidak diarahkan oleh pihak yang kompeten justru berpotensi dibelokkan menjadi informasi sesat.

“Itulah alasan kenapa kami berinisiatif Keraton harus memiliki website dan media sosial official, supaya dapat memberikan informasi yang akurat,” sebutnya.

Pasalnya, beberapa konten yang kemudian beredar sempat disalahgunakan oleh pihak tak bertanggungjawab.

Jelang Pemilu 2024 Potensi Informasi Palsu Beredar di Media Online Cukup Tinggi

Setali tiga uang, selaku Dewan Pers, Hendrayana menyebutkan setidaknya ada 50 ribu media online di Indonesia.

Namun begitu pihaknya menyayangkan baru 2500 di antaranya yang sudah terverifikasi Dewan Pers.

Sehingga, baginya potensi luapan banjir informasi ini sangat tinggi dan perlu diantisipasi.

Masyarakat dinilai sangat perlu untuk melakukan verifikasi sederhana terhadap kebenaran sebuah konten atau berita.

Banyak aplikasi maupun laman yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah berita yang beredar benar adanya atau tidak.

Bahkan, Kemkominfo juga telah menyediakan laman khusus untuk melakukan pengecekan.

“Di website Dewan Pers juga sudah disediakan cara khusus untuk mengetahui apakah media itu sudah terverifikasi atau belum,” imbuhnya. ****

Baca artikel menarik lainnya di Hariane.com