Dampak Korupsi di Indonesia: Jumlah Keuangan Negara yang Diselamatkan KPK Capai Rp 63,9 T

HARIANE JOGJA – Dampak korupsi di Indonesia yang cukup buruk dipicu oleh banyaknya kasus penyelewengan keuangan di dalam badan atau instansi negara.

Bahkan dampak korupsi di Indonesia, jumlah keuangan negara yang diselamatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tak main-main.

Jumlah keuangan negara yang diselamatkan KPK dari dampak korupsi di Indonesia cukup besar.

Bahkan selama tahun 2022 lalu, KPK menyebut telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 63,9 triliun.

Jumlah Keuangan Negara yang Diselamatkan KPK

Melalui akun Instagram resminya, KPK mengeluarkan klaim telah selamatkan keuangan negara dan daerah sebesar Rp 63,9 triliun sepanjang tahun 2022.

Hal ini merupakan hasil koordinasi Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Upaya penyelamatan uang negara dilakukan mulai dari penertiban aset bermasalah, sertifikasi aset, penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), hingga optimalisasi penerimaan negara.

Adapun total aset yang ditertibkan sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 83.052 unit.

Melihat buruknya dampak korupsi di Indonesia yang berpotensi merugikan negara, KPK mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan penertiban dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) maupun aset pemerintah.

Dengan sistem pengelolaan yang baik, maka peluang untuk melakukan manipulasi pengelolaan aset negara sebagai bentuk dari korupsi akan lebih teratasi.

Dampak Korupsi di Indonesia
Sejumlah besar uang negara digerogoti di setiap tahapan pembangunan. (Ilustrasi: Pexels/njeromin)

Dampak Korupsi di Indonesia

Dirangkum dari laman resmi Pusat Edukasi Antikorupsi, berikut beberapa dampak korupsi di Indonesia yang sangat merugikan.

1. Dampak pada Bidang Ekonomi

Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat multiplier effect rendahnya tingkat investasi karena investor enggan untuk masuk negara yang mempunyai tingkat korupsi tinggi. Tingkat korupsi negara sendiri dapat diketahui melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Beban transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk juga dapat terjadi akibat adanya suap dan pungli yang berdampak pada biaya transaksi ekonomi makin tinggi.

Rakyat miskin tidak mendapatkan kehidupan, pendidikan, atau fasilitas kesehatan yang layak karena sumber daya publik beralih ke tangan para koruptor sehingga uang yang dibelanjakan pemerintah jumlahnya makin sedikit.

Efek dominonya, kesenjangan sosial makin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan akan makin kaya, sedangkan orang miskin makin terpuruk dalam kemelaratan.

2. Dampak pada Bidang Kesehatan

Dampak korupsi di Indonesia salah satunya dapat mengancam nyawa masyarakat. Hal ini dikarenakan pengadaan alat kesehatan dan obat yang dikorupsi memiliki kualitas yang buruk.

3. Dampak pada Pembangunan

Korupsi pada sektor ini tentu akan menghasilkan kualitas bangunan yang buruk. Potensi korupsi akan terjadi berulang karena hasil proyek sebelumnya tidak dapat bertahan lama sehingga proyek baru akan dibuka kembali dan menjadi ladang korupsi lagi.

KPK mencatat bahwa korupsi di sektor ini terjadi dari tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Artinya, jumlah uang negara yang digerogoti ada di setiap tahapannya.

4. Meningkatkan Kemiskinan

Kemiskinan tidak akan teratasi selama alur korupsi berjalan terus-menerus. Mahalnya pelayanan publik karena adanya unsur korupsi membuat masyarakat miskin makin menderita.

Korupsi juga akan menjadi penyumbang bagi buruknya pendidikan di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat miskin tidak akan mampu melepaskan diri dari jerat korupsi.

5. Dampak terhadap Budaya

Hal yang terjadi secara berulang, umumnya akan dianggap lumrah dan tidak berbahaya, begitu pula dengan korupsi. Tentu, jika sudah menjadi kebiasaan, maka korupsi akan mengakar dengan kuat di masyarakat.

Dampak Korupsi di Indonesia
Kemiskinan tidak akan teratasi selama alur korupsi berjalan terus-menerus. (Ilustrasi: Pexels/hiteshchoudhary)

Beberapa dampak korupsi di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan seseorang ketika hendak melakukan tindak pidana tersebut. **** (Kontributor: Eni Damayanti)

 

Baca artikel menarik lainnya di hariane.com