Upaya Penurunan Stunting di Jogja 2024, Sri Sultan: Harus Ditangani Secara Kolaboratif

Stunting tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak di pengaruhi oleh gizi yang diberikan.

Masalah gizi erat kaitannya dengan masalah ekonomi dan kemiskinan. Olek karena itu untuk menangani masalah stunting, tingkat taraf hidup juga diperbaiki.

Presiden Jokowi pada beberapa kesempatan menyatakan bahwa setiap daerah wajib berkontribusi pada penurunan stunting di Indonesia dan kemiskinan sampai 0% pada 2024.

Menanggapi hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dilansir dari laman Pemda DIY, pada Mei lalu menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di DIY perlu ditangani secara kolaboratif lintas wilayah, lintas sektor dan lintas aktor.

Sri Sultan mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan Kepala OPD untuk memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terutama pada penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pola pikir dan good governance harus diterapkan oleh anggota ASN karena akan berdampak ke publik.

Contoh nyatanya adalah fenomena flexing dan gaya hidup mewah di media sosial oleh ASN yang telah mencederai upaya peningkatan akuntabilitas dan praktik tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Alih-alih menggunakan sosial media untuk mencitrakan kekayaan dan kemewahan gaya hidup pribadi, akan lebih baik sebarkan informasi yang terang, jujur dan bijak, upaya penyediaan layanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbau Sri Sultan.

Sultan juga berharap Bupati/ Walikota dapat cermat dan seksama menerbitkan kebijakan yang menimbulkan tarif agar tidak menambah beban masyarakat.